Baca semua artikel tentang coronavirus (COVID-19) di sini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus gencar mengingatkan masyarakat pentingnya program Keluarga Berencana (KB) terutama selama masa pandemi COVID-19. Apa yang perlu diperhatikan?

Penurunan angka program KB selama pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan program KB nasional. Data terbaru BKKBN menyatakan adanya penurun drastis angka program KB selama masa pandemi COVID-19.

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp. O.G.(K) menyampaikan bahwa pada Maret 2020 tercatat ada 36 juta peserta KB aktif sedangkan pada April 2020 angka penerima layanan KB hanya 26 juta orang. Terjadi penurunan peserta program KB hingga 10 persen dalam satu bulan.

“Seandainya ada 10 juta pasangan usia subur yang tidak melakukan kontrasepsi, maka 25 persen memiliki potensi hamil yang (lebih) tinggi,” ujar dr. Hasto pada webinar Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal, Selasa (9/6) lalu.

“Bisa kita lihat kalau sampai putus suntik misal di bulan pertama kemungkinan 10 persen hamil, IUD (KB spiral) putus maka bisa 15 persen hamil, pil putus sebulan pertama 20 persen kemungkinan hamil,” lanjutnya.

BKKBN meminta masyarakat, terutama pasangan muda yang baru menikah, untuk melakukan program KB dan menunda kehamilan mereka selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar menghindari kehamilan dan melahirkan di masa pandemi.

“Dalam satu tahun ada 2,6 juta pasangan baru yang menikah dan 80 persennya hamil dalam kurun waktu 12 bulan. Maka estimasinya akan ada sekitar 2 juta kehamilan,” tutur dr. Hasto.

Dokter Hasto menekankan pentingnya KB Kehamilan di masa pandemi memiliki beberapa risiko karena akses pada layanan kesehatan sedang sangat terbatas.

“Pelayanan kesehatannya belum tentu bisa aman karena sedang pandemi dan kesibukannya luar biasa,” jelas dr. Hasto.

Berdasarkan perhitungan estimasi BKKBN, setidaknya 5 dari 100 kehamilan yang terjadi dapat mengalami keguguran. Oleh karena itu, kehamilan di masa sulit ini sebisa mungkin untuk ditunda.

Meningkatnya angka kehamilan tanpa rencana bisa berbahaya

Menurunnya angka pengakses layanan KB selama masa pandemi COVID-19 juga meningkatkan risiko terjadinya kehamilan tidak direncanakan (unwanted pregnancy).

Riset UNFPA (organisasi PBB untuk kependudukan) memperkirakan akan ada sekitar 11 juta kehamilan tidak diinginkan pada masa pandemi. Data ini adalah hasil riset di 114 negara termasuk Indonesia.

Kehamilan tidak direncanakan adalah kehamilan yang terjadi pada waktu yang tidak diinginkan atau dijadwalkan. Kehamilan tidak direncanakan dapat terjadi karena tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau menggunakan alat kontrasepsi yang tidak konsisten atau tidak benar.

Kehamilan tidak direncanakan dapat berdampak negatif pada kesehatan, sosial, dan psikologis, termasuk dapat meningkatkan kematian dan kesakitan ibu dan bayi baru lahir.

Di Indonesia, rata-rata ada dua kematian ibu setiap satu jam. Prediksi BKKBN, angka ini diyakini bisa meningkat hingga dua kali lipat di masa pandemi COVID-19 jika angka masyarakat aktif KB terus menurun. Menurut UNFPA, program KB berkontribusi sekitar 30 persen dalam mencegah kematian ibu dan janin.

Menurunnya angka KB pada masa pandemi COVID-19 ini harus dicari tahu penyebab-penyebabnya agar segera bisa dibenahi.

Program KB diharapkan terus berjalan secara efektif demi memenuhi hak reproduksi setiap individu, terutama pada perempuan yang menanggung langsung risiko-risiko kehamilan tidak direncanakan.

“Misalnya ingin KB tapi akses ke pelayanan sulit itu bisa membuat hak untuk menunda kehamilannya terganggu, berisiko menyebabkan kehamilan tidak diinginkan,” jelas Dr. dr. Melania Hidayati MPH, perwakilan dari UNFPA.

Risiko Bayi Baru Lahir Terinfeksi COVID-19

Alasan menurunnya angka KB selama pandemi COVID-19

Ada setidaknya dua alasan yang membuat masyarakat tidak melanjutkan program KB selama pandemi COVID-19. Petama, ketakutan untuk datang ke fasilitas kesehatan (faskes). Kedua, fasilitas kesehatan penyedia layanan KB tutup atau hanya buka dengan mengurangi kapasitas pasien.

Faskes layanan KB juga beberapa terganggu dan memutuskan untuk menutup layanan karena beberapa alasan di antaranya:

1. bidan dan tim kekurangan alat pelindung diri (APD)
2. tidak diizinkan keluarga
3. bidan sedang isolasi mandiri
4. bidan dirawat terkait COVID-19

Data Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyebutkan bahwa ada 218 bidan yang positif terjangkit COVID-19. Mereka terbagi dalam 744 orang dalam pengawasan (ODP), 48 pasien dalam pengawasan (PDP), 94 orang tanpa gejala (OTG), dan 2 orang meninggal.

Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk tetap mengakses program KB ke layanan-layanan terdekat. Tentunya dianjutkan untuk tetap menerapkan physical distancing dan menjaga kebersihan selama berada di fasilitas kesehatan.