Istilah pemerkosaan dalam perkawinan mungkin terdengar asing di telinga sebagian orang. Bila sudah menikah, apa mungkin diperkosa oleh suami atau istri sendiri? Bukankah kalau sudah menikah artinya seks itu suka sama suka?

Tidak, pernikahan bukan berarti Anda bebas menuntut pasangan untuk “melayani” kebutuhan seksual Anda kapan pun Anda mau. Pernikahan juga bukan berarti Anda wajib berhubungan seks kapan saja diminta oleh pasangan.

Lebih jelas seputar perkosaan dalam perkawinan dan bentuk-bentuknya, simak ulasan lengkap berikut ini.

Pentingnya persetujuan berhubungan seks, meskipun statusnya sudah suami istri

Banyak orang keliru dengan menganggap bahwa kalau sudah menikah, berarti pria bebas berhubungan intim dengan istrinya kapan pun ia mau. Ini karena sejak lama, wanita dianggap sebagai objek pemuasan seksual yang pendapat atau keinginannya tidak penting.

Seks memang menjadi kebutuhan dan unsur yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, seks harus disetujui dan sama-sama dihendaki oleh suami dan istri. Berhubungan intim karena paksaan atau ancaman, meskipun dengan pasangan sendiri, sama dengan pemerkosaan.

Menikah bukan jaminan hak milik tubuh seseorang. Dalam pernikahan, pasangan Anda bukanlah objek semata yang tidak punya keinginan, perasaan, atau pendapat. Meski sudah menikah, satu-satunya orang yang punya kuasa atas tubuhnya sendiri adalah orang itu sendiri.

Oleh karena itu, hanya dirinyalah seorang yang dapat menentukan apakah ia ingin berhubungan seks atau tidak. Tak seorang pun berhak memaksa, mengancam, sampai memperkosanya. Bahkan suami atau istrinya sendiri. Apalagi orang lain.

Apa tanda-tanda pemerkosaan dalam perkawinan?

Komnas Perempuan menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan masuk dalam ranah hukum dan diatur pada Undang-undang Pasal 8 (a) serta Pasal 66 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perkosaan dalam rumah tangga terjadi ketika seseorang, baik suami maupun istri, tidak ingin berhubungan seks atau melakukan aktivitas seksual apa pun, tapi dipaksa oleh pasangannya.

Berikut merupakan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan.

1. Dipaksa berhubungan intim

Hal ini sudah jelas ada unsur paksaan. Paksaan di sini bisa dilakukan secara fisik (tubuh pasangan ditahan atau pakaian pasangan dilucuti secara paksa) atau verbal (dengan kalimat seperti, “Lepas bajumu!”, “Diam! Jangan bergerak!”, atau bahkan secara halus seperti “Ayolah, kan sudah tugasmu untuk memuaskan saya.”).

Sekali lagi ditekankan bahwa jika salah satu pihak tidak ingin berhubungan seks atau terlibat dalam aktivitas seksual apapun, hal ini sudah tergolong sebagai tindak perkosaan.

Biasanya korban akan menunjukkan tanda-tanda seperti berkata tidak, mendorong pelaku, berusaha melepaskan diri, memohon-mohon agar pelaku berhenti, menjerit, atau menangis. Namun dalam beberapa kasus, korban yang sudah tidak berdaya tak bisa lagi melawan pasangannya sendiri sehingga akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.

2. Diancam untuk berhubungan seks

Kadang ancaman yang dilontarkan oleh salah satu pihak membuat pasangan lainnya merasa terancam dan amat ketakutan, sehingga ia terpaksa menuruti kemauannya untuk berhubungan seks. Tak jarang kadang istri menuruti kemauan suami untuk menghindari kemarahan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Rasa terancam tersebut bisa didasari oleh ancaman secara lisan dan/atau sikap kasar, yang menempatkan istri dalam situasi berbahaya, baik secara fisik maupun emosional.

3. Memanipulasi istri

Perkosaan dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan cara manipulasi. Contohnya suami merendahkan istrinya “tidak becus melayani di ranjang” sehingga ia mengancam akan mencari wanita lain.

Suami yang memanipulasi atau berlaku demikian bisa bertindak lebih jauh lagi jika permintaan seksnya tidak dipenuhi. Ketika seorang istri jatuh ke dalam taktik manipulasi suaminya, ini bukanlah persetujuan dalam seks, melainkan pemerkosaan dalam perkawinan.

4. Seks dalam keadaan pasangan tidak sadar

Jika seorang istri atau wanita dibius, diberi obat-obatan, tidur, dibuat mabuk, atau pingsan, jelas ia tidak bisa memberikan izin atau persetujuan untuk berhubungan seks. Bahkan jika pasangan setuju atau mengatakan “ya” saat mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan, hal itu masih tidak sah persetujuannya.

5. Sengaja mengurung atau membatasi pasangan

Masih banyak pria dalam budaya patriarki yang mengekang dan membatasi pasangannya sedemikian rupa. Mulai dari melarang istri pergi bersama teman-teman, pulang malam, sampai mengendalikan keuangan dan karier istrinya.

Dalam kasus ini, suami mungkin saja memberi iming-iming kelonggaran atau kebebasan bila istrinya mau melayani kebutuhan seksnya kapan saja dan melakukan apa pun yang ia minta.

Jika terjadi demikian, istri bisa disebut sebagai sandera rumah tangga. Seperti banyak sandera-sandera yang terjadi, pada akhirnya sang istri menyerah sembari melakukan apa pun permintaan yang suaminya inginkan, termasuk seks.

Jadi apa yang sebaiknya dilakukan bila pasangan menolah berhubungan seks?

Bila pasangan Anda memang sedang lelah, kurang enak badan, atau sedang ada pikiran sehingga menolak untuk berhubungan seks, tidak boleh dipaksa. Hal ini sudah dilarang secara hukum dan diatur dalam perundang-undangan.

Sebaiknya, ajak pasangan bicara soal apa yang sedang mengganggu pikirannya. Anda juga bisa mengajaknya beristirahat saja. Keesokan harinya, baru Anda boleh bertanya lagi pada pasangan apakah berkenan untuk berhubungan seks.

Jika pasangan tak kunjung mau diajak berhubungan seks, tetap tidak boleh dipaksa. Sebaiknya Anda dan pasangan mencari bantuan seperti pembimbing spiritual, konselor pernikahan, dokter spesialis kandungan, psikolog, dan lain-lain.

Jika Anda mencurigai anggota keluarga, kerabat terdekat, atau orang di sekitar mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun, amat disarankan untuk menghubungi nomor darurat polisi 110; KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) di (021) 319-015-56; Komnas Perempuan di (021) 390-3963; SIKAP (Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan) di (021) 319-069-33; LBH APIK di (021) 877-972-89; atau menghubungi Pusat Krisis Terpadu – RSCM di (021) 361-2261.