Di tengah kemajuan teknologi dan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara, nyatanya tidak semua orang di kawasan ini memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan. Padahal, kesehatan dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Kesenjangan pelayanan kesehatan di Asia Tenggara
Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia sendiri merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai seorang manusia.
Akses terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah di Asia Tenggara, terutama bagi masyarakat pedesaan.
Sebagai contoh, masyarakat di wilayah kota mempunyai akses dua kali lebih banyak ke fasilitas kesehatan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah desa.
Adapun, yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, dokter spesialis, dan layanan perawatan lanjutan.
Kurangnya akses terhadap fasilitas yang memadai ini menimbulkan ketimpangan dalam deteksi dini penyakit, penanganan darurat, serta kualitas hidup individu secara keseluruhan.
Distribusi tenaga kesehatan juga memperparah ketimpangan ini. Sekitar 60% tenaga kesehatan dan spesialis terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga ahli dan harus bergantung pada tenaga kesehatan masyarakat.
Artinya, tidak hanya infrastruktur yang timpang, tetapi juga ketersediaan orang-orang yang mampu memberikan pelayanan medis berkualitas.
Isu kesehatan ibu dan anak juga menunjukkan “jurang” yang cukup memprihatinkan. Di wilayah desa, risiko kematian ibu 50% lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kota.
Keterbatasan fasilitas kesehatan dan kurangnya akses transportasi yang memadai adalah beberapa faktor yang menjadi pemicunya.
Padahal, dalam konteks kesehatan dan hak asasi manusia, tiap ibu dan anak semestinya dapat memperoleh pelayanan medis yang layak tanpa perlu memandang latar belakangnya.
Hambatan finansial nyatanya juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Masyarakat pedesaan memiliki akses yang lebih terbatas ke asuransi kesehatan jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
Ini membuat biaya pribadi yang harus dikeluarkan 30% jauh lebih tinggi untuk masyarakat pedesaan daripada masyarakat perkotaan. Akibatnya, banyak individu menunda atau tidak ingin berobat sama sekali.
Kemajuan teknologi yang seharusnya dapat menjembatani kesenjangan pelayanan kesehatan di wilayah desa dan kota, nyatanya tidak berpengaruh signifikan.
Hanya 48,9% masyarakat di pedesaan yang punya akses internet yang memadai. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan 78,8% masyarakat yang tinggai di kota-kota besar.
Hal inilah yang menghambat penerapan solusi kesehatan digital (digital health), meliputi rekam medis elektronik dan layanan telemedisin.
Berikut infografik seputar kesehatan dan hak asasi manusia beserta informasi penting lainnya yang perlu Anda ketahui.
[embed-health-tool-bmi]
